Semarang, 26 Agustus 2026 — Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Reformasi Birokrasi, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro menyelenggarakan kegiatan SDGs International Community Service di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Mengusung tema “Strengthening Governance and Service Delivery through Bureaucratic Reform to Advance SDGs at Class I Correctional Institution Semarang,” kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan institusi pemasyarakatan untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola pemasyarakatan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, akuntabilitas, serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Diterima Dekan FISIP Undip
Sebelum melaksanakan kegiatan di Lapas Kelas I Semarang, delegasi internasional terlebih dahulu diterima oleh Dekan FISIP Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, di lingkungan FISIP Undip.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan jejaring internasional FISIP Undip, khususnya melalui kolaborasi akademik dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mitra dari luar negeri serta organisasi internasional.
Dalam sambutannya, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang dibangun oleh Departemen Administrasi Publik melalui kegiatan SDGs International Community Service.
“Kolaborasi internasional seperti ini penting karena membawa aktivitas akademik kita semakin dekat dengan persoalan nyata yang dihadapi institusi publik. Kami berharap kerja sama ini tidak berhenti pada satu kegiatan, tetapi berkembang dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari komitmen FISIP Undip dalam memperkuat jejaring internasional menuju World Class Faculty.”
Kegiatan tersebut sekaligus mendukung upaya Universitas Diponegoro dalam memperkuat internasionalisasi dan kontribusi perguruan tinggi terhadap penyelesaian persoalan publik melalui pendekatan akademik yang kolaboratif dan berdampak.
Libatkan Akademisi dan Praktisi Criminal Justice
Kegiatan SDGs International Community Service menghadirkan Ian Niccolo Vizcarra Tobia, PhD (Nick Tobia) dari Ateneo de Manila University, Filipina, serta Rabby Pramudatama, S.IP., LL.M., Programme Coordinator for Criminal Justice at United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesia.
Kehadiran akademisi dan praktisi yang memiliki perhatian pada isu criminal justice dan prison reform membuka ruang pertukaran perspektif mengenai tata kelola lembaga pemasyarakatan, pelayanan bagi warga binaan, serta berbagai perkembangan reformasi pemasyarakatan dalam konteks Indonesia dan internasional.
Dari FISIP Universitas Diponegoro, kegiatan ini melibatkan Dr. Dyah Lituhayu, M.Si.; Drs. R. Slamet Santoso, M.Si.; Satria Aji Imawan, S.I.P., MPA; Damaris Bernike Bellastuti, M.A.; dan Yoga Aldi Saputra, S.A.P., MPA sebagai bagian dari KBK Reformasi Birokrasi, Departemen Administrasi Publik FISIP Undip, serta melibatkan 15 mahasiswa.
Keterlibatan mahasiswa menjadi bagian penting dari kegiatan ini karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat secara langsung bagaimana konsep tata kelola, pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas diterapkan dalam institusi pemasyarakatan.
Disambut Lapas Kelas I Semarang
Kegiatan utama dilaksanakan pada pukul 13.00–15.00 WIB di Aula Merdeka Lapas Kelas I Semarang. Rombongan diterima oleh Dena Anggika Prayogo, A.Md.I.P., S.H., M.H., Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang, bersama jajaran staf Lapas.
Dalam penerimaannya, Dena Anggika Prayogo menyambut baik kehadiran tim FISIP Undip, mitra internasional, UNODC Indonesia, dan mahasiswa untuk melihat lebih dekat berbagai proses pembinaan dan pelayanan yang dilaksanakan di Lapas Kelas I Semarang.
“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai ruang untuk berbagi pengalaman sekaligus memperoleh perspektif dari akademisi dan mitra internasional. Kami berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh bahwa pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan, tetapi juga pembinaan, pelayanan, dan upaya mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali dan berkontribusi di masyarakat.”
Dialog yang berlangsung di Aula Merdeka membahas berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan, mulai dari tata kelola kelembagaan, pelayanan kepada warga binaan, pembinaan, hingga tantangan yang dihadapi dalam mendorong reformasi dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan pemasyarakatan.
Melihat Langsung Program Pembinaan Kemandirian
Setelah sesi diskusi, rombongan melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi sejumlah unit Pembinaan Kemandirian Warga Binaan di Lapas Kelas I Semarang.
Beberapa unit yang dikunjungi antara lain peternakan lele, unit produksi batik, unit bakery, serta peternakan ayam petelur. Melalui kunjungan tersebut, peserta memperoleh gambaran langsung mengenai program pembinaan keterampilan dan produktivitas yang diberikan kepada warga binaan.
Program pembinaan kemandirian menjadi salah satu bagian penting dalam proses pemasyarakatan karena tidak hanya memberikan keterampilan selama menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi bekal bagi warga binaan dalam proses reintegrasi sosial setelah kembali ke masyarakat.
Kunjungan lapangan tersebut juga memperkaya diskusi mengenai bagaimana pelayanan pemasyarakatan dapat dilihat tidak semata-mata dari perspektif keamanan dan administrasi, tetapi juga dari aspek rehabilitasi, pemberdayaan, pemenuhan hak, dan reintegrasi sosial.
Menghubungkan Prison Reform dengan SDGs
Melalui kegiatan ini, isu prison reform ditempatkan sebagai bagian dari agenda tata kelola publik dan pembangunan berkelanjutan. Penguatan institusi pemasyarakatan yang efektif, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan memiliki keterkaitan erat terutama dengan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions.
Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga pemasyarakatan, organisasi internasional, serta mahasiswa dalam membangun ruang pembelajaran dan pertukaran pengetahuan mengenai reformasi sektor publik.
Melalui SDGs International Community Service, KBK Reformasi Birokrasi Departemen Administrasi Publik FISIP Undip berupaya mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat yang tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong dialog, pembelajaran bersama, kolaborasi internasional, dan penguatan praktik tata kelola institusi publik.
Kegiatan ini diharapkan menjadi awal bagi pengembangan kerja sama lebih lanjut dalam bidang prison reform, governance, public service delivery, criminal justice, dan Sustainable Development Goals, sekaligus memperkuat kontribusi FISIP Universitas Diponegoro dalam membangun jejaring akademik internasional dan mewujudkan World Class Faculty yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat.