Semarang, Program studi Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan kegiatan akademik internasional melalui agenda Undip Global Classroom pada Kamis, 21 Mei 2026 secara daring melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Decentralization and Regional Autonomy yang menghadirkan akademisi internasional serta para akademisi dan praktisi di bidang administrasi publik sebagai ruang diskusi dan pertukaran gagasan mengenai tantangan tata kelola pemerintahan di era modern.
Kegiatan mengangkat tema “Decentralization and Collaborative Governance: Why We Need Governance 5.0? Fighting Against the Challenges of Public Administration”. Tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap dinamika pemerintahan kontemporer yang menuntut adanya inovasi tata kelola, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan peran pemerintah dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Acara menghadirkan Prof. Gi-Heon Kwon dari Sungkyunkwan University, Korea Selatan, sebagai pembicara utama. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan pentingnya transformasi menuju konsep Governance 5.0 sebagai bentuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat. Selain itu, beliau juga menyoroti bagaimana desentralisasi dan collaborative governance dapat menjadi strategi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tengah tantangan administrasi publik global.
Kegiatan diawali dengan opening speech yang disampaikan oleh Dekan FISIP Universitas Diponegoro, Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kegiatan internasional seperti Undip Global Classroom menjadi sarana penting untuk memperluas wawasan akademik mahasiswa serta memperkuat jejaring internasional di lingkungan FISIP Undip.
Jalannya diskusi dipandu oleh Azaria Eda Pradana, S.A.P., M.A.P. selaku moderator yang memfasilitasi interaksi antara pembicara dan peserta. Sementara itu, sesi diskusi turut diperkaya dengan tanggapan dari Prof. Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T. dan Mochamad Rizki Fitrianto, M.A.P. sebagai discussant yang memberikan perspektif tambahan terkait implementasi collaborative governance dan tantangan desentralisasi di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai Governance 5.0, tetapi juga mendapatkan gambaran praktis mengenai pentingnya kolaborasi antaraktor dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya sesi tanya jawab dan diskusi yang berlangsung selama kegiatan.
Dalam materi yang disampaikan, Prof. Kwon memperkenalkan konsep utama Governance 5.0 melalui pendekatan RSW Coherence, yaitu Reflexivity, Spirituality, dan Institutional Will. Reflexivity dimaknai sebagai kemampuan refleksi kritis terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, Spirituality sebagai landasan etika dan orientasi pada kepentingan bersama, sedangkan Institutional Will merupakan kemampuan institusi dalam menerjemahkan nilai dan gagasan menjadi tindakan nyata. Ketiga unsur tersebut dinilai penting agar tata kelola pemerintahan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki arah moral dan keberpihakan sosial.
Beliau juga menekankan bahwa collaborative governance menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi tantangan administrasi publik modern. Menurutnya, kolaborasi antaraktor pemerintahan, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta diperlukan untuk membangun kepercayaan (trust building), memperkuat jaringan sosial, serta meningkatkan kapasitas pemerintah dalam merespons permasalahan publik secara cepat dan adaptif.
Menariknya, materi juga mengaitkan konsep Governance 5.0 dengan pemikiran filsuf Islam Ibnu Sina. Dalam penjelasannya, Prof. Kwon menggambarkan hubungan antara konsep “Being, Intellect, Soul, and Action” dengan Governance 5.0 yang menempatkan refleksi, kesadaran etis, dan tindakan institusional sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Melalui pendekatan tersebut, beliau menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan bukan hanya soal teknik administrasi, tetapi juga tentang kesadaran moral dan orientasi nilai dalam menjalankan pemerintahan.
Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya sesi diskusi dan pertanyaan yang membahas relevansi Governance 5.0 terhadap kondisi administrasi publik di Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya mengandalkan teknologi dan efisiensi, tetapi juga menjunjung nilai etika, kolaborasi, dan kesadaran sosial dalam menghadapi tantangan masa depan.
Dengan terselenggaranya Undip Global Classroom ini, diharapkan mahasiswa dan civitas akademika Administrasi Publik FISIP Undip dapat terus meningkatkan kapasitas akademik, memperluas perspektif global, serta mampu mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu-isu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan di masa depan.