SEMARANG, 14 April 2026 – Dalam upaya memperkuat sistem kesehatan masyarakat, LPPM Universitas Diponegoro berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan UNICEF menggelar “Pertemuan Advokasi Percepatan Capaian Target Imunisasi” pada Selasa, 14 April 2026. Bertempat di Aula Wijaya Kusuma, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan capaian imunisasi di wilayah Jawa Tengah.
Urgensi Percepatan dan Mitigasi KLB
Mengawali pertemuan tersebut, Kepala Kantor UNICEF Perwakilan Indonesia Wilayah Jawa, Tubagus Arie Rukmantara yang hadir melalui zoom, memberikan sambutan yang menekankan pentingnya langkah-langkah luar biasa dalam memulihkan cakupan imunisasi rutin. Beliau menyatakan perlunya percepatan dan aksi nyata di lapangan untuk memitigasi risiko Kejadian Luar Biasa (KLB), terutama setelah tantangan pandemi yang sempat meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Pihak UNICEF menggarisbawahi bahwa penundaan dalam pencapaian target imunisasi dapat memperlebar celah imunitas masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor yang diinisiasi melalui pertemuan ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi seluruh anak tanpa terkecuali.
Menyelaraskan Data untuk Kebijakan Berbasis Bukti
Sejalan dengan semangat percepatan tersebut, Dr. Amni Zarkasyi Rahman, ahli governansi publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, menyoroti akurasi data sebagai fondasi utama. Berdasarkan evaluasi 2025, ditemukan perbedaan signifikan sebesar 30,17% antara pencatatan manual dan sistem digital ASIK, yang harus segera diatasi agar tidak menciptakan hambatan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini dinilai sebagai tantangan administratif yang memerlukan rekonsiliasi data secara berkala.
“Keberhasilan imunisasi bukan hanya tentang pelayanan medis yang masif, tetapi juga tentang ketepatan tata kelola data untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal,” ujar Dr. Amni dalam sesi materinya. Beliau menekankan bahwa sinkronisasi antara data digital dan realitas di lapangan sangat krusial untuk menutup celah proteksi yang saat ini masih teridentifikasi.
Mengintegrasikan Budaya “Ngopeni” dalam Rencana Aksi Daerah
Sebagai langkah solutif, Dr. Amni yang juga peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro mendorong implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Imunisasi 2026 yang terstruktur. Strategi ini tidak hanya mengandalkan pendekatan teknis-birokratis melalui Instruksi Gubernur (InGub), tetapi juga menyentuh aspek sosiologis melalui kearifan lokal “Ngopeni”, sesuai dengan tagline Gubernur Ahmad Luthfi.
Pilar-pilar utama dalam RAD 2026 yang diusulkan meliputi: 1) Kelembagaan, melalui pembentukan Pokja lintas sektor untuk memperkuat koordinasi antarinstansi; 2) Integrasi Data, melalui validasi NIK secara real-time melalui sinergi dengan Dispendukcapil dan Diskominfo; 3) Logistik, melalui penguatan rantai dingin vaksin untuk menjaga kualitas pelayanan di Puskesmas; dan 4) Advokasi Masyarakat, melalui pelibatan aktif tokoh agama, kader PKK, dan akademisi dalam memitigasi hambatan informasi atau hoaks terkait vaksin baru.
Investasi Masa Depan melalui Pencegahan
Dr. Amni menekankan bahwa penguatan tata kelola ini merupakan bentuk investasi pencegahan yang jauh lebih efisien dibandingkan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB). Adanya anak yang teridentifikasi belum mendapatkan imunisasi dasar, langkah-langkah proaktif seperti sweeping aktif oleh kader di tingkat RT/ RW/ desa menjadi sangat krusial.
Melalui pertemuan advokasi ini, Dr. Amni berharap terbangun komitmen bersama antara jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan berbagai organisasi masyarakat untuk menjadikan imunisasi sebagai bagian dari tanggung jawab moral kolektif dalam merawat masa depan anak-anak Jawa Tengah.