Tim Prodi Administrasi Publik FISIP UNDIP Juara 3 RISE AWARD BRIDA KOTA SEMARANG

Selasa, 28 April 2026 lalu, menjadi moment yang membahagiakan bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP). Tim Program Studi (Prodi) S1 Administrasi Publik, FISIP UNDIP, melalui Laboratorium Kebijakan & Manajemen Organisasi Publik, meraih Juara 3 dalam Research and Innovation for Semarang Excellence (RISE) Award 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Semarang. Tim ini digawangi oleh Almas Ghulam Riza, Muhamad Salman Abduloh, dan Muhamad Nabih Zahi Nabbar, dimana ketiganya merupakan Mahasiswa S1 Administrasi Publik FISIP UNDIP Angkatan 2023. Tim ini dibimbing oleh Dr. Johan Bhimo Sukoco, S.Sos, M.Si, dosen Departemen Administrasi Publik yang juga merupakan Koordinator Laboratorium Kebijakan & Manajemen Organisasi Publik.

Tim ini menyisihkan 231 tim peserta lainnya dalam ajang bergengsi tahunan tersebut. Dari ratusan peserta ini, kemudian BRIDA Kota Semarang melalui Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang Nomor: B/ 1987/000.9/IV/2026 menetapkan nama-nama sepuluh besar finalis RISE Award Tahun 2026. Tim Program Studi S1 Administrasi Publik FISIP UNDIP melangkah dalam proses berikutnya, yaitu penilaian expo dan presentasi di depan juri, hingga akhirnya berhasil meraih Juara 3 Kategori Mahasiswa. Tim ini meraih penghargaan berupa piala dan uang pembinaan sebesar Rp 5.500.000,00 dari BRIDA Kota Semarang. Tim ini menawarkan inovasi pelayanan publik di bidang transportasi, dengan judul riset: Redesigning Public Transit in Semarang: Integrasi Human Governance dan On-Demand Smart Bus Berbasis IoT Menuju Mobilitas Kota Cerdas yang Berkelanjutan. Inovasi berbasis riset ini berawal dari kegelisahan mereka terkait dengan kapasitas penumpang dari Bus Rapid Transit (BRT) yang seringkali diabaikan oleh pengelola, sehingga mengakibatkan BRT menjadi overload penumpang. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan penumpang, sehingga jauh dari kondisi ideal dalam human governance yang berprinsip memanusiakan manusia dalam pelayanan publik.